Baru-baru ini, dunia politik Filipina muncul dengan sebuah proposal menarik yang mungkin akan menjadikan negara tersebut sebagai salah satu negara pertama di Asia yang membentuk "cadangan Bitcoin berdaulat" melalui legislasi. Proposal ini diajukan oleh anggota kongres Miguel Luis Villafuerte, yang dinamakan "Undang-Undang Cadangan Bitcoin Strategis" (RUU Nomor 421 di Dewan Perwakilan Rakyat).
Isi inti dari undang-undang ini mencakup permintaan kepada bank sentral Filipina untuk secara bertahap membeli 10.000 Bitcoin dalam 5 tahun ke depan, dengan maksimum 2.000 Bitcoin per tahun. Berdasarkan harga saat ini sekitar 100.000 dolar AS per Bitcoin, ini berarti harus menginvestasikan sekitar 200 juta dolar AS setiap tahun, total sekitar 2 miliar dolar AS dalam 5 tahun. Perlu dicatat bahwa Bitcoin ini harus diperoleh melalui transaksi pasar, bukan melalui penyitaan oleh penegak hukum atau cara lainnya.
Yang lebih menarik perhatian adalah bahwa undang-undang tersebut juga menetapkan kebijakan kunci yang ketat. Begitu Bitcoin yang dibeli akan terkunci selama 20 tahun, selama waktu tersebut tidak dapat dijual atau digunakan sebagai jaminan. Satu-satunya penggunaan Bitcoin ini dibatasi untuk membayar utang pemerintah setelah periode kunci 20 tahun berakhir. Ketentuan ini sebenarnya menganggap Bitcoin sebagai alat tabungan jangka panjang negara.
Tindakan ini dianggap sebagai taruhan jangka panjang negara terhadap Bitcoin sebagai "emas digital", mencerminkan keyakinan sebagian politisi terhadap nilai masa depannya. Namun, ada juga suara yang meragukan apakah proposal tersebut dapat disetujui.
Terlepas dari hasil akhirnya, kemunculan proposal ini sendiri mencerminkan bahwa mata uang digital, terutama Bitcoin, secara bertahap mendapatkan pengakuan dan perhatian yang lebih luas, bahkan mulai memengaruhi diskusi kebijakan ekonomi di tingkat negara. Tren ini patut diperhatikan dengan seksama, karena dapat menjadi pertanda bahwa sistem keuangan global sedang mengalami perubahan mendalam.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
16 Suka
Hadiah
16
4
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
DeFiDoctor
· 12jam yang lalu
Posisi Lock-up 20 tahun? Gejala khas dari sindrom paralisia fiskal akut. Disarankan untuk memantau secara bergantian.
Lihat AsliBalas0
Deconstructionist
· 12jam yang lalu
20 tahun Posisi Lock-up? Lagi satu suckers masuk.
Lihat AsliBalas0
ApeEscapeArtist
· 12jam yang lalu
Kamu bercanda? Dua puluh tahun?
Lihat AsliBalas0
NftCollectors
· 12jam yang lalu
Lihat data on-chain dan Anda akan tahu bahwa ini adalah diamond hands yang sebenarnya.
Baru-baru ini, dunia politik Filipina muncul dengan sebuah proposal menarik yang mungkin akan menjadikan negara tersebut sebagai salah satu negara pertama di Asia yang membentuk "cadangan Bitcoin berdaulat" melalui legislasi. Proposal ini diajukan oleh anggota kongres Miguel Luis Villafuerte, yang dinamakan "Undang-Undang Cadangan Bitcoin Strategis" (RUU Nomor 421 di Dewan Perwakilan Rakyat).
Isi inti dari undang-undang ini mencakup permintaan kepada bank sentral Filipina untuk secara bertahap membeli 10.000 Bitcoin dalam 5 tahun ke depan, dengan maksimum 2.000 Bitcoin per tahun. Berdasarkan harga saat ini sekitar 100.000 dolar AS per Bitcoin, ini berarti harus menginvestasikan sekitar 200 juta dolar AS setiap tahun, total sekitar 2 miliar dolar AS dalam 5 tahun. Perlu dicatat bahwa Bitcoin ini harus diperoleh melalui transaksi pasar, bukan melalui penyitaan oleh penegak hukum atau cara lainnya.
Yang lebih menarik perhatian adalah bahwa undang-undang tersebut juga menetapkan kebijakan kunci yang ketat. Begitu Bitcoin yang dibeli akan terkunci selama 20 tahun, selama waktu tersebut tidak dapat dijual atau digunakan sebagai jaminan. Satu-satunya penggunaan Bitcoin ini dibatasi untuk membayar utang pemerintah setelah periode kunci 20 tahun berakhir. Ketentuan ini sebenarnya menganggap Bitcoin sebagai alat tabungan jangka panjang negara.
Tindakan ini dianggap sebagai taruhan jangka panjang negara terhadap Bitcoin sebagai "emas digital", mencerminkan keyakinan sebagian politisi terhadap nilai masa depannya. Namun, ada juga suara yang meragukan apakah proposal tersebut dapat disetujui.
Terlepas dari hasil akhirnya, kemunculan proposal ini sendiri mencerminkan bahwa mata uang digital, terutama Bitcoin, secara bertahap mendapatkan pengakuan dan perhatian yang lebih luas, bahkan mulai memengaruhi diskusi kebijakan ekonomi di tingkat negara. Tren ini patut diperhatikan dengan seksama, karena dapat menjadi pertanda bahwa sistem keuangan global sedang mengalami perubahan mendalam.